Tembaga Berkadar 15% Bisa Diekspor

Tembaga Berkadar 15% Bisa Diekspor

JAKARTA – Pemerintah menjanjikan regulasi yang mengatur produk tambang mineral yang bisa melakukan ekspor segera keluar dalam 2 hari mendatang setelah didiskusikan pada rapat kabinet, Jumat (10/1).
Regulasi yang tertuang berupa peraturan pemerintah (PP) dan revisi Permen No. 20/2013 nantinya berbasiskan persentase tingkat kadar pemurnian produk mineral. Namun, dari draf yang diperoleh Bisnis, draf regulasi itu lebih cenderung mengakomodasi kepentingan pelaku tambang lokal dan kecil. Di sisi lain, perusahaan tambang skala kontrak karya seperti Freeport Indonesia, Newmont Nusa Tenggara juga sangat diuntungkan dengan rencana regulasi baru tersebut.
Bahkan, Freeport berani menaikkan produksi hingga 15% dari produksi saat ini. Dalam Permen No. 20/2013 disebutkan bahwa konsentrat tembaga yang bisa diizinkan ekspor adalah produk tembaga dengan kadar 99%. Namun, dalam draf regulasi yang di setujui Rabu (8/1), kadar tembaga itu hanya 15%. Sebagai gambaran, produk tambang Freeport sudah berkadar 27%, sementara Newmont 22%.
Menteri Perindustrian M. S. Hidayat mengatakan pemerintah saat ini hanya membahas aturan ekspor bagi mineral yang sudah mengalami proses pengolahan. Ketentuan-ketentuan itu sedang dibahas oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM dengan melibatkan Kadin. Draf itu akan dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (10/1).
“Pokoknya yang ore tidak diperkenankan. Kami akan mengikuti perintah UU,” kata Menperin usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Rabu (8/1).
Menurutnya, regulasi yang sedang dibahas pemerintah akan menetapkan kriteria komoditas mineral yang dinilai sudah memiliki nilai tambah. Selain itu, ketentuan itu juga mengatur penalti dalam bentuk bea keluar hingga persyaratan dan batas waktu pembangunan smelter.
Contohnya Freeport Indonesia yang telah mengolah 30% produk tembaganya tetap harus meningkatkan tingkat pengolahan di domestik hingga 100%. “Kalau dia [olah] 30% [di dalam negeri] yang 70%-nya mau dia ekspor? Dia harus bikin [smelter] lagi,” kata Menperin.
Namun, menurut draf yang dimiliki Bisnis dan juga dibenarkan oleh Dirjen Minerba R. Sukhyar menyebutkan, penentuan tingkat pemurnian hingga 100% baru dilakukan setelah 2017. Artinya, pelaku usaha tambang tetap bisa melakukan ekspor berbasiskan kadar pemurnian tambang yang telah ditentukan (lihat tabel).
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah hanya mempersiapkan aturan agar proses pelarangan ekspor mineral mentah berjalan mulus. “Yang jelas, pemerintah saat ini belum mengambil keputusan apapun, termasuk terkait izin bagi ekspor konsentrat jenis tertentu hingga 2017. Tidak, itu baru saran dari beberapa pihak, dari Apindo. Kami belum membicarakan keputusan apa pun,” kata Hatta.
KADAR PEMURNIAN
Khusus soal batas kadar pemurnian, Ditjen Mineral dan Batubara telah menyelesaikan usulan revisi Permen ESDM No. 4/2013. Dalam rapat itu masih terdapat tiga mineral yang berupa konsentrat, yakni tembaga, bijih besi dan pasir besi.
Direktur Pengusahaan Mineral Dede I. Suhendra mengatakan hasil rapat ini masih akan diusulkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk diajukan ke Presiden. “Barangkali ada kebijakan lain,” katanya, Rabu, (8/1).
Poin dari pertemuan itu adalah adanya kesepakatan produk konsentrat yang bisa diekspor adalah konsentrat yang sudah diolah terlebih dahulu, tidak langsung berupa logam. Misalnya, produk bauksit atau nikel. Pelaku tambang tidak boleh ekspor berupa tanah, tetapi harus berupa logam.
Ketua Asosiasi Tembaga Emas Indonesia Natsir Mansyur mengatakan pemegang IUP tidak bisa dipaksakan harus memproduksi konsentrat sama dengan pemegang KK. “Mereka susah dong, tiap daerah beda,” katanya.
Menurut R. Sukhyar, bagi perusahaan yang belum melakukan pemurnian maka perlu diberi batas sesuai yang telah ditentukan. Dirjen Minerba juga membenarkan pemerintah melakukan fleksibilitas terhadap perusahaan tembaga hingga 2017.
Berkaitan dengan rencana pengenaan bea keluar, Dirjen Minerba menilai itu bukan domain Kementerian ESDM, melainkan domain Kementerian Keuangan. “Soal itu bukan domain kami.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *